Tren Ekonomi Digital Indonesia: Tantangan Bisnis & Solusinya bagi UMKM

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pembayaran digital mengalami pertumbuhan pesat di berbagai belahan dunia. Lebih dari satu abad lalu, ekonom Austria Joseph Schumpeter telah meramalkan bahwa inovasi keuangan, terutama dalam sistem pembayaran, akan berdampak positif pada perkembangan ekonomi. Prediksi ini semakin terbukti dengan pesatnya adopsi sistem pembayaran digital saat ini.

Sistem pembayaran digital telah mengubah lanskap ekonomi global, dari China, India, Brasil, Kenya, hingga Indonesia. Menurut data World Bank Findex, antara tahun 2014 hingga 2021, jumlah orang dewasa di negara berkembang yang menggunakan pembayaran digital meningkat dari 35% menjadi 57%. Sementara itu, laporan Statista memperkirakan bahwa nilai total transaksi dalam pasar pembayaran digital akan mencapai USD 20,37 triliun pada tahun 2025.

Bank for International Settlements (BIS) dalam risetnya Digital Payments, Informality, and Economic Growth (Juli 2024) menyoroti beberapa manfaat utama dari sistem pembayaran digital:

1. Efisiensi dan Biaya Rendah: Pembayaran digital lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan uang tunai atau cek, sehingga mengurangi biaya transaksi bagi pedagang dan perekonomian secara keseluruhan.
2. Akses ke Sistem Keuangan: Bagi banyak orang yang sebelumnya hanya bergantung pada uang tunai, pembayaran digital membuka peluang kepemilikan rekening, tabungan, dan akses kredit.
3. Mendorong Sektor Informal ke Formal: Jejak data transaksi digital membantu bisnis kecil mendapatkan akses ke kredit, investasi, dan perkembangan usaha.
4. Digitalisasi Penggajian: Sistem pembayaran digital dapat membantu pekerja informal masuk ke sektor formal, meningkatkan inklusi keuangan dan produktivitas perusahaan.

QRIS & Dompet Digital: Buka Peluang bagi UMKM Indonesia

Di Indonesia, dompet digital dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah mempercepat digitalisasi ekonomi, terutama bagi UMKM. Menurut data Bank Indonesia, penggunaan QRIS meningkat 186% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 689,07 juta transaksi per November 2024, dengan 55,02 juta pengguna dan 35,1 juta merchant yang 93% diantaranya merchant UMKM. Peningkatan ini menunjukkan tingginya adopsi pembayaran digital oleh pelaku usaha di Indonesia.

Digitalisasi ini tidak hanya memfasilitasi transaksi tetapi juga berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022 dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia.

Namun, sebelum berkembangnya sistem pembayaran digital, UMKM menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan akses pasar, manajemen keuangan yang tidak efisien, dan akses modal yang terbatas. Dengan adopsi sistem pembayaran digital, UMKM kini dapat merasakan manfaat berikut:

• Memperluas Jangkauan Pasar: Pembayaran digital memungkinkan UMKM menjangkau konsumen hingga ke pelosok negeri.
• Meningkatkan Efisiensi Operasional: Proses transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau secara real-time.
• Mengakses Pembiayaan: Rekam jejak transaksi digital memberikan peluang lebih besar bagi UMKM untuk mendapatkan kredit usaha.
• Mengoptimalkan Manajemen Usaha: Data transaksi dapat digunakan untuk analisis bisnis, pengelolaan stok, dan strategi pemasaran.

Baca Juga: Bayar Pakai QRIS Bisa Dimana Saja? Simak Selengkapnya Disini!

Tantangan Bisnis dan Masa Depan Pembayaran Digital di Indonesia

Meskipun memberikan banyak manfaat, adopsi sistem pembayaran digital di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan:

1. Literasi Digital: Banyak pelaku UMKM di daerah terpencil masih kurang memahami manfaat dan cara penggunaan pembayaran digital. Diperlukan edukasi dan pelatihan berkelanjutan agar mereka dapat memanfaatkannya secara maksimal.
2. Keamanan Transaksi: Seiring meningkatnya transaksi digital, risiko kejahatan cyber seperti penipuan dan pencurian data juga meningkat. Penguatan regulasi dan keamanan digital sangat penting untuk melindungi pengguna.
3. Kesenjangan Infrastruktur: Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah menghambat digitalisasi keuangan. Pemerintah dan sektor swasta perlu terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur digital untuk memastikan pemerataan manfaat.

Dengan berbagai manfaat dan potensi yang ada, pembayaran digital tidak hanya mendukung UMKM tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

IDE Katadata 2025: DOKU Ungkap Tren dan Evolusi Sistem Pembayaran

Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya memberikan kemudahan bagi bisnis dalam bertransaksi, tetapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan pemanfaatan data dan AI, ekosistem keuangan dapat semakin cerdas, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan inovator teknologi menjadi kunci dalam menciptakan solusi pembayaran yang lebih efisien dan aman di masa depan.

Hal ini turut dibahas dalam Indonesia Data and Economics Conference (IDE) Katadata, acara tahunan sejak 2019 ini merupakan forum diskusi yang tahun ini mengusung tema Data for Growth. Dalam sesi diskusi “Economic Outlook 2025: Trend of Payment System Industry”, Nabilah Alsagoff (Co-Founder & Chief Operating Officer DOKU) memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan sistem pembayaran digital serta peran data dan AI dalam mendorong inovasi industri keuangan. Diskusi ini semakin menegaskan bahwa transformasi digital dalam pembayaran bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menghadapi masa depan ekonomi yang lebih dinamis.